PNPM Mandiri Perkotaan

KMW Provinsi Jawa Tengah | WGA Jakarta - LP2M Semarang

  • Perbesar ukuran huruf
  • Default
  • Perkecil ukuran huruf

Wabub Batang Datangi Warga Untuk Serahkan BLM

Achfa MahfudzDrs. H. Achfa Mahfudz, MSi, sebagai Wakil Bupati Batang, tak mau berpangku tangan melihat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Batang. Pihaknya ingin agar banyak lagi masyarakat yang bisa lebih peduli untuk membantu warga sekitarnya yang masih dibawah garis kemiskinan. Dengan kepeduliannya tersebut, Wakil Bupati tidak segan-segan untuk melakukan monitoring ke masyarakat dan pada saat pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pihaknya ikut serta dalam penyerahannya secara langsung kepada masyarakat penerima. “Saya akan terus lakukan monitoring secara berkala dan berkelanjutan, agar dana bantuan orang miskin ini benar-benar tepat sasaran dan terus berkembang. Agendanya akan saya lakukan hingga kelompok swadaya masyarakat (KSM).” Jelasnya setelah menyerahkan BLM kepada KSM Lingkungan di Kelurahan Proyonangan.

Baca selengkapnya...
 

Menggugat Peran Pendamping PNPM MP

Gugusan kemiskinan semakin membuat daftar panjang penderitaan dan ketidakberdayaan yang seolah seperti deret hitung. Salah satu hal yang turut berkontribusi atas kemiskinan adalah kita melupakan ibu kandung, yakni Desa atau perdesaan dengan sektor pertanian yang selama ini telah memberi penghidupan pada bangsa ini dalam menggerakkan ekonomi produktif masyarakat. Bentuk dinamisasi pembangunan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa melalui pemberdayaan agar mampu mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mengakibatkan masyarakat desa belum mampu meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, upaya dan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang difasilitasi oleh agen-agen perubahan (pendamping/fasilitator) sangat dibutuhkan untuk mendinamisasi masyarakat dalam mengembangkan kemandirian dalam mengentaskan kemiskinan.

Baca selengkapnya...
 

Wagub Siap Gerakan TKPKD Provinsi

Wakil Gubernur JatengDengan masa kepemimpinan Gubernur Jateng periode 2008-2013, maka secara otomatis, akan terjadi perubahan kepemimpinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng yang yang dahulu dijabat oleh Drs Ali Mufiz MPA, dan digantikan oleh Wakil Gubernur baru Dra Hj Rustriningsih, M.Si. Hal ini sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2005 yang mengatur tentang struktur kelembagaan TKPKD, dimana Wakil pimpinan daerah menjabat sebagai ketua TKPKD. Kesiapan Wagub untuk mengetuai TKPKD Provinsi akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini. Menurut Dra Hj Rustriningsih, hal pertama yang akan dilakukan adalah ingin mengetahui terlebih dahulu kondisi TKPKD, dan program–program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Baca selengkapnya...
 

Masyarakat Jangan Dijadikan Penonton Pembangunan

Haryono SuyonoDalam rangka pengentasan kemiskinan, masyarakat harus diajak bekerja, berkeringat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat yang ada. ”Jangan membuat rakyat sebagai penonton pembangunan. Yang perlu kita galakkan adalah workfare community, bukan sekedar welfare”. Sebab kesejahteraan bukan dibeli tetapi didapatkan dengan bekerja,” ungkap Prof. Dr. Haryono Suyono, dalam kesempatan talk show di RRI Jawa Tengah untuk mensosialisasilan program Posdaya yang digagasnya. Menurutnya, sejahtera akan bisa diraih hanya dengan bekerja. Membuat masyarakat untuk sejahtera harus dengan bekerja. Sehingga ukurannya adalah partisipasi masyarakat, bukan partisipasi dalam menerima uang tiga ratus perak per bulan, bukan menerima beras murah.

Baca selengkapnya...
 

DPRD Yang Menyetujui Tidak Akan Ditangkap KPK

Terkait tersendatnya kucuran dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang, pada Kamis 27 November 2008 pihak pemerintah Kota Semarang mendapuk Dr. Ir. Sujana Royat DEA, ketua Tim Pelaksana PNPM Mandiri untuk rapat bersama dengan panitia anggaran DPRD Kota Semarang. Kunjungannya kali didaulat untuk memberikan pemahaman kepada panitia anggaran terkait kisruh payung hukum cost sharing PNPM Mandiri Perkotaan bagi pemerintah Kota Semarang.

“Berkaitan dengan PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Dan ini memerlukan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan DDUPB (Dana Daerah Untuk Program Bersama) dari APBD” ungkap Sujana. Oleh panitia anggaran (panggar) DPRD Kota Semarang disebutkan yang menjadi permasalahan utama sebenarnya adalah payung hukum terkait pengeluaran dana APBD Kota Semarang untuk dana pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan.

Baca selengkapnya...
 


Halaman 2 dari 5