Desa Dorokandang merupakan salah satu desa di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang mendapatkan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Keseluruhan desa yang ada di kecamatan ini yang berjumlah 20 desa, pada tahun ini mendapatkan dana BLM, yang terbagi menjadi 18 lokasi baru dan 2 lokasi lama. Program ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.
Di lokasi baru harus terbentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berfungsi sebagai lembaga desa yang mengurusi permasalahan kemiskinan. Desa Dorokandang yang merupakan lokasi baru PNPM Mandiri Perkotaan telah membentuk BKM pada 21 November 2007 dengan jumlah anggota BKM 13 orang yang terdiri tujuh laki-laki dan enam perempuan dengan nama BKM “Mugi Rahayu”. Supriyono didaulat sebagai koordinator BKM. Di sela-sela kesibukan sebagai guru Sekolah Dasar, tim Swara Mandiri sempat mewawancarai Supriyono, seputar pelaksanaan P2KP di Desa Doronkandang. Saat diminta pendapat mengenai manfaat dari P2KP, beliau mengatakan, “Dengan P2KP ini, kami merasa sangat terbantu karena selama ini pembangunan yang kami rasakan adalah sistem proyek”, terangnya. Selama ini masyarakat Dorokandang hanya menerima dan melihat apa yang disampaikan pemerintah, atau pembangunan tanpa melibatkan masyarakat. Melalui P2KP ini, masyarakat terlibat langsung, mulai dari perencanaan program sampai pelaksanaan pembangunan yang dananya juga langsung diterima melalui rekening BKM. Dari keseluruhan dana yang cair, tidak ada potongan-potongan dari pihak manapun, sehingga hal tersebut merupakan hal positif dari program ini.
Supriyono juga mengaku bahwa pada umumnya masyarakat sangat antusias atas program ini. Hal ini dibuktikan dengan selalu menghadiri pertemuan yang difasilitasi faskel P2KP. Gairah untuk membangun dan memperbaiki lingkungan melalui program P2KP juga sangat tinggi. “Selain masyarakat, pihak Pemerintah Desa dan BKM saling bekerjasama dalam pelaksananaan P2KP. Secara umum, kelembagaan yang ada di desa ini terlibat aktif. Pihak Pemerintah desa juga tentu saja tidak ingin ketinggalan atas program dari pemerintah. Apalagi program ini yang ditujukan untuk masyarakat miskin”, imbuh beliau.
Kendala yang ada adalah kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengelola administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang tidak merata dan waktu pengelolaan laporan terlampau singkat. “Tetapi hal ini bisa diatasi dengan pendampingan yang telaten (intensif-red) dari para Faskel, yaitu; Mas Hendro dan temen-temennya”, kisahnya. Lebih jauh, Supriyono mengatakan, P2KP yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin, maka kedepannya perlu dilanjutkan atau bisa diganti dengan program pemberayaan lainnya. Terkait tahapan program P2KP, ia juga menginginkan adanya penyederhanaan agar masyarakat tidak jenuh dengan seringnya rapat dan pertemuan.
(Swara Mandiri)
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
