Dalam satu kesempatan berbincang dengan Bupati Jepara, H. Hendro Martojo, Penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan-permasalahan kemiskinan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kebupaten Jepara yang di dalamnya harus memenuhi target pencapaian MDG’s (Millenium Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Millenium.
Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada September 2000 dideklarasikan MDG’s sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan atau hidup dengan biaya di bawah US$1/orang/hari. Manifesto MDG’s mendeskripsikan tentang “bahaya ketidaksetaraan” yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan social baik dari sisi komunitas mikro hingga komunitas makro.
Komunitas Mikro dapat dilihat dalam kehidupan keseharian, di mana berkurangnya rasa keadilan dan kepedulian dari elemen masyarakat yang mampu terhadap yang kurang mampu. Sedangkan dalam Komunitas Makro, Hubungan antar Negara-negara di dunia banyak ditemui penjajahan secara politik dan ekonomi yang menempatkan Negara-negara berkembang sebagai objek eksploitasi oleh Negara-negara maju.
Baca selengkapnya...
Drs. H. Achfa Mahfudz, MSi, sebagai Wakil Bupati Batang, tak mau berpangku tangan melihat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Batang. Pihaknya ingin agar banyak lagi masyarakat yang bisa lebih peduli untuk membantu warga sekitarnya yang masih dibawah garis kemiskinan. Dengan kepeduliannya tersebut, Wakil Bupati tidak segan-segan untuk melakukan monitoring ke masyarakat dan pada saat pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pihaknya ikut serta dalam penyerahannya secara langsung kepada masyarakat penerima. “Saya akan terus lakukan monitoring secara berkala dan berkelanjutan, agar dana bantuan orang miskin ini benar-benar tepat sasaran dan terus berkembang. Agendanya akan saya lakukan hingga kelompok swadaya masyarakat (KSM).” Jelasnya setelah menyerahkan BLM kepada KSM Lingkungan di Kelurahan Proyonangan.
Baca selengkapnya...
Neighbourhood Development, yang di Jawa Tengah lebih popular dengan istilah Noto Deso adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mencapai masyarakat yang madani. Melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang sudah mandiri pemerintah melakukan intervensi berupa program Pembangunan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLBK), atau yang lebih dikenal dengan istilah Neighbourhood Development.
