Neighbourhood Development, yang di Jawa Tengah lebih popular dengan istilah Noto Deso adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mencapai masyarakat yang madani. Melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang sudah mandiri pemerintah melakukan intervensi berupa program Pembangunan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLBK), atau yang lebih dikenal dengan istilah Neighbourhood Development.Program yang merupakan pengembangan permukiman (komunitas dan lingkungan huniannya secara terpadu) untuk menciptakan tatanan kehidupan dan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif, berjatidiri, dan berkelanjutan ini, tidak sembarang daerah bisa mendapatkan program ini, namun banyak prasyarat indikator yang mutlak ada.
Dalam hal ini, oleh tim seleksi sudah ditentukan indikator-indikator yang menjadi prasyrata suatu daerah dipandang layak untuk mendapatkan program noto deso dilihat dari minimal ada tiga indikator; tingkat keberdayaan BKM, dukungan pemda terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu(PAKET), serta dukungan pemda terhadap program penanggulangan kemiskinan Non Paket.
Di dalam pelaksanaanya, proses seleksi di Provinsi Jawa Tengah penilaian tidak semata melibatkan para pelaku program, tetapi juga melibatkan pihak pemerintah desa, serta pihak-pihak terkait lainnya. ”Ini dilakukan untuk menjaga obyektivitas hasil penilaian”, ungkap Nurdiyanto, team leader KMW PNPM-MP Provinsi Jawa Tengah, pada kesempatan rapat pleno tim panitia, pada Jum’at 12 Juni 2009 di gedung BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
Direncanakan pada 18 s/d 20 Juni 2009 akan dilakukan Penilaian Lapangan oleh tim. Untuk menjaga obyektivitas tim penilai, serta memudahkannya, maka masing-masing daerah dicluster berdasarkan letak jarak tempuh. Diharapkan pada 26 Juni 2009 mendatang hasil seleksi sudah dapat diketahui oleh umum, seperti yang disampaikan Ir. Benny Pardjianto, MM dalam jadwal proses seleksi PLP-BK tahun 2009 oleh tim seleksi PLPBK Provinsi Jawa Tengah. Tempat yang dijadikan cluster penilaian antara lain Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kab. Karanganyar, Kab. Sukoharjo, Kota Salatiga, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, serta Kota Tegal.
Keseriusan peran serta dari komponen pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam rangka mensukseskan proses seleksi ND ini terlihat saat beberapa tim dari pihak pemerintah ikut serta untuk memberikan surat kepada pemerintah yang ada di Kab/Kota seluruh provinsi Jawa Tengah.(red)
| Selanjutnya > |
|---|
