Potret kemiskinan dan pengangguran di daerah Jawa Tengah masih menampilkan wajah yang buram. Angka itu cukup tinggi, sekitar 21%, papar FX. Sugiyanto, pengamat ekonomi saat dihubungi Swara Mandiri disela-sela kesibukannya. “Meski saya tidak bawa angka-angka detailnya, dalam perspektif itu sebenarnya itu menjadi masalah utama yang harus diselesaikan khususnya oleh pemerintah, mendatang” demikian tuturnya. Terkait masalah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memprediksikan jumlah pengangguran di Jawa Tengah akan semakin meningkat.
Diprekdisikan pada tahun 2008 diprediksikan jumlah penganggur di Jawa Tengah akan mencapai 1.022.406 orang, seperti yang dilansir dalam situs Aliansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADEKSI) pada Mei 2007 silam. Namun saat tim Swara Mandiri berusaha mengkonfirmasi hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah enggan memberikan penjelasan, bahkan terlihat saling lempar.Sebagai langkah untuk menjembatani semakin melonjaknya angka pengangguran di Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah menggelar Job Fair Expo pada 27-28 Mei 2008 lalu yang berlokasi di Gedung Wanita Jl. Sriwijaya Semarang. Setidaknya pernyataan Sugiyanto diatas dibenarkan dengan jumlah partisipasi yang mengikuti acara gelar bursa kerja yang membanjiri stand maupun halaman aula gedung wanita beberapa waktu lalu.
Meski diakui oleh guru besar Universitas Diponegoro, pemerintah sudah melakukan kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran, namun dinilai masih kurang optimal. “Tentu ada kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan, cuman saya sendiri tidak melihat kebijakan yang fokus, jelas, mengenai apa sebenarnya strategi yang dilakukan untuk mengatasi masala
h kemiskinan” ungkapnya. Terlepas dari kesan serta pendapat kurangnya respon dari pemerintah Jawa Tengah dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang sudah berjalan telah memperlihatkan beberapa peningkatan di beberapa daerah. Sugiyanto juga membenarkan hal itu.Namun ia masih cukup menyayangkan, dikarenakan program tersebut masih belum menyeluruh. “Itu hanya salah satu cara untuk mengatasi, tapi itu sifatnya masih cluster-cluster kecil. Itu hanya contoh-contoh model yang selama ini dilakukan”, demikian terangnya. Lebih lanjut ia menekankan perlunya strategi model kerangka kebijakan yang lebih fokus dan jelas. “PNPM Perkotaan itu sebuah model. Model dari satu sisi kebijakan untuk pengentasn kemiskinan, tetapi model itu bisa diterapkan dengan konteks wilayah, konteks sektor dan seterusnya. Jadi kalau PNPM Perkotaan konteksnya wilayah dan khususnya wilayah urban, sehingga seharusnya model-model serupa bisa dikembangkan pada wilayah yang berbeda, bahkan juga sektoral lain. Oleh karena itu, memang keberpihakan dari pemerintah harus jelas dalam bentuk infrastruktur untuk mendorong aktivitas diantaranya seperti model PNPM Perkotaan tidak harus di kota saja, tetapi juga desa. Yang itu bisa menyentuh dimensi atau aspek sektoral, seperti yang saya sebutkan” papar guru besar ilmu ekonomi sosial dan pembangunan itu.
Lebih jauh ia menekankan, proses kebijakan penanganan kemiskinan dan pengangguran harus dilihat peta sebaran serta perspektifnya. Menurutnya, paling tidak bisa dilihat dari tiga hal, yakni; perspektif wilayah; Kabupaten, paling banyak ada dimana. Perspketif spatial; kota dan desa. Juga perspektif sektoral. Dengan mendasarkan pada beberapa bidang perspektif tadi, kita bisa memetakan bahwa kemiskinan itu paling banyak ada di pertanian dan usaha mikro kecil, perdagangan, kemudian pedesaan, kemudian kota pinggiran, dan di beberapa daerah di kabupaten. “Kita mesti melihat dari perspektif itu. Kebijakan yang diberikan harus memberikan prioritas untuk menciptakan lapangan kerja pada sektor-sektor tersebut dan daerah-daerah atau ruang atau wilayah-wilayah tersebut yang harus menjadi prioritas pemerintah.”
Masih menurut dia, persoalan kemiskinan di Jawa Tengah, terpusat pada sektor pertanian dan usaha kecil. Kemiskinan di sector pertanian banyak terdapat di pedesaan yang harus diatasi dengan memperbaiki dan membangun infrastruktur perdesaan sehingga dapat akses perkembangan desan. Sementara kemiskinan pada sektor usaha kecil mikro disebabkan oleh sulitnya mendapat modal dari dari perbankan maupun lembaga pembiayaan serta lemahnya pemasaran produk. Hal di atas yang mengharuskan pemerintah memiliki kerangka strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. “Harus ada desain yang jelas untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran itu” pungkasnya.
PNPM Mampu Menyediakan Lapangan Kerja
Pasca Pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) per Mei 2008 menyisakan sedikit gejolak di masyarakat bawah. Hal ini terjadi dikarenakan adanya domino effect, yakni sebuah akibat turunan dari kenaikan BBM, misalnya kenaikan harga bahan pokok, biaya angkot yang semakin meningkat dan lain sebagainya. Kondisi ini menghinggapi seluruh masyarakat, terutama kalangan bawah. Untuk menekan lonjakan peningkatan jumlah kemiskinan pasca kebijakan menaikan bahan bakar minyak, banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Secara terpisah pengamat ekonomi Aviliani membenarkan program pemerintah PNPM menyusul dinaikkannya harga bahan bakar minyak oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Menurutnya, seperti yang dilansir oleh Berita Sore (22/07/2008) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dapat mengantisipasi dampak lonjakan harga minyak, lebih jauh bahkan PNPM dapat menyediakan lapangan kerja bagi penduduk. Senada dengan yang dikemukakan oleh Aviliani, Maskur (35) pengusaha batik di Pabean, Kota Pekalongan merasa sedikit terbantu dengan akses bantuan pendanaan yang diberikan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mawar Merah. Kendala yang ia alami adalah dari segi keuangan. ”Inikan bahan baku sudah naik semua. Obat-obatan, bahan baku, nalam dan lain sebagainya” demikian ungkap pengusaha batik rumahan yang mengaku mampu menghabiskan malam setengah kuintal dalam sehari.
(Swara Mandiri)
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
