Dengan masa kepemimpinan Gubernur Jateng periode 2008-2013, maka secara otomatis, akan terjadi perubahan kepemimpinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng yang yang dahulu dijabat oleh Drs Ali Mufiz MPA, dan digantikan oleh Wakil Gubernur baru Dra Hj Rustriningsih, M.Si. Hal ini sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2005 yang mengatur tentang struktur kelembagaan TKPKD, dimana Wakil pimpinan daerah menjabat sebagai ketua TKPKD. Kesiapan Wagub untuk mengetuai TKPKD Provinsi akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini. Menurut Dra Hj Rustriningsih, hal pertama yang akan dilakukan adalah ingin mengetahui terlebih dahulu kondisi TKPKD, dan program–program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
“Saya ingin dalam waktu dekat ini bisa mengikuti rapat evaluasi dalam TKPKD, karena dengan evaluasi kita akan mengetahui hal-hal yang belum maksimal dilakukan dan hal-hal yang masih perlu di-create, agar ditahun 2009 hasilnya bisa lebih optimal.” Ungkapnya kepada Swara Mandiri Wagub juga menambahkan bahwa keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Jawa Tengah yang juga ditangani oleh TKPKD, merupakan salah satu program yang sangat strategis. Pemerintah Jawa Tengah sangat diuntungkan dengan adanya program ini, kelemahan kita kalau behubungan dengan penanggulangan kemiskinan, sebenarnya tidak bertumpu pada masalah dana dari pemerintah, menurut Wagub dana pemerintah cukup untuk melakukan penanggulangan kemiskinan tetapi yang lebih krusial adalah kesiapan dalam hal kelembagaan di masyarakat untuk menerima bantuan dana dari pemerintah.
“Saya mengapresiasi, dengan adanya PNPM di Jawa Tengah, apalagi tujuan PNPM ini adalah ingin menyiapkan masyarakat dengan menggerakan social capital atau membangun infrastruktur sosial masyarakat.” ungkapnya kepada anggota TKPKD, yang waktu itu hadir di ruangannya untuk melakukan audiensi. Menanggapi keinginan Wagub untuk mengikuti evaluasi di dalam TKPKD, Ketua pelaksana harian TKPKD Provinsi Jateng yang juga Kepala Bapermasdes Drs Kusumardhono, MM, menyatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi TKPKD dengan mengundang SKPD dan TKPKD Kabupaten/kota pada bulan Desember. Tetapi sebelumnya Wagub ingin ada evaluasi yang lebih terfokus dengan peserta yang tidak terlalu besar terlebih dahulu, agar bisa melakukan komunikasi dua arah.
Bali Ndeso Mbangun Deso tidak hanya secara fisik Berkaitan dengan visi Gubernur Bali Ndeso Bangun Deso, redaksi Swara Mandiri juga menanyakan sinkronisasi yang bisa dilakukan dengan PNPM Mandiri. Menurut Wagub, visi Bali Ndeso Mbangun Deso tidak hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh pembangunan non fisik. “Saya kita target yang ingin diraih dengan visi Gubernur Bali Ndeso Mbangun Mbeso ini tidak hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga ingin membangun pada aspek social masyarakat, budaya, ekonomi, dan ini membutuhkan katahanan yang prima dari sumber daya manusianya, sehingga secara kelembagaan masyarakat disiapkan terlebih dahulu, dan terkait dengan PNPM ini kelembagaan di masyarakat desa juga telah dibangun, dan muaranya adalah pembangunan infrastruktur sosial masyarakat” tandasnya. Menurutnya pemerintah menyadari bahwa melakukan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dipaksakan, dan memerlukan waktu agar masyarakat siap, menerima program dan mengimplementasikan program pemerintah secara mandiri. Sehingga dengan PNPM ini bisa selaras dengan yang diharapkan oleh pemerintah provinsi Jateng. Untuk bisa menggiatkan lagi masyarakat dalam melakukan penanggulangan kemiskinan Wagub mempunyai pemikiran untuk memotivasi lebih kuat lagi, mungkin dengan memberikan penghargaan dan pembinaan, tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan khususnya PNPM di Jawa Tengah. (Haryo)
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
